Balancenews, Kabupaten Bandung — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang terus melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang terbit pada 2 Februari 2021. Peraturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), di mana terdapat beberapa kebijakan dan istilah baru seperti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
Dikutip dari Portal Resmi Kementrian ATR/BPN, KKPR berfungsi sebagai acuan pemanfaatan ruang dan sebagai acuan administrasi pertanahan. Melalui KKPR, kemudahan perizinan berusaha dapat terwujud dengan adanya konfirmasi, persetujuan, dan rekomendasi. Bagi daerah yang telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), pelaku usaha maupun non-berusaha dapat menggunakan Konfirmasi KKPR, namun bagi daerah yang belum memilliki RDTR dapat menggunakan Persetujuan KKPR.
Dalam UU 11/2020 Omnibus law Pasal 69 ditegaskan, bahwa Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Kemudian ditegaskan lagi dalam pasal 71 yang menyebut Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Dalam menjalankan fungsi kontrol media Balancenews pun melakukan penelusuran terkait implementasi aturan tata ruang sebagaimana tertuang dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kabupaten bandung yang setelah adanya UUCK tersebut harus melakukan penyesuaian.
Di Kecamatan Arjasari tepatnya di Kp. Pamucatan RT 02 RW 02 Desa Arjasari, Balancenews menemukan sebuah perusahaan yang diduga berada di zona yang bukan peruntukannya. Setelah ditelusuri, zona tersebut merupakan zona kuning yang diperuntukan untuk pemukiman dan bukan zona abu yang diperuntukan untuk kegiatan industri.
Bukan hanya berada di zona yang diduga bukan peruntukannya, di perusahaan yang menurut warga sekitar milik seorang pengusaha berinisial “U” itu tak Nampak papan perusahaan seperti nampak dalam foto-foto yang didapat wartawan Balancenews.
Salah satu warga berinisial “M” mengaku, perusahaan tersebut sudah berdiri beberapa tahun kebelakang. Menurutnya, masyarakat di sana memberikan ijin lingkungan meskipun tak memahami aturan tata ruang. Hal itu dilakukan lantaran para Pekerja berasal dari wilayahnya.
Saat Balancenews menyambangi prusahaan sang pemilik perusahaan menurut satpam taka da di tempat. Ia pun mengatakan perusahaan itu bernama CV Anugrah Jaya Tekstil (AJT).
Ditanya jumlah pekerja, Satpam itu menjawab jumlah pekerja hanya 40 orang. Terkait gaji, di perusahaan tersebut menurutnya, para pekerja mendapatkan upah sebesar Rp.1 juta untuk yang baru masuk dan yang sudah lama mendapatkan gaji sebesar di atas itu meski dia akui masih dibawah upah minimum kabupaten/kota (UMK)
Sementara itu, Kepala Desa Arjasari Rosiman, bahwa industri tersebut sudah lama berdiri dan banyak juga warganya yang bekerja disitu.
“Industri tersebut sudah lama berdiri dan banyak juga warga saya yang bekerja disitu, “Ucap Rosiman saat ditemui Balancenews di kantor kerjanya, Jum’at (17/12/2021).
Menurutnya, yang menyoal keberadaan perusahaan tersebut bukan kali ini saja dan salah satunya LSM. Itu terjadi ada kaitannya dengan politik yang menurutnya hal itu tak pantas dilakukan.
Pria yang akrab disapa Wa Ros itu pun mempertanyakan kenapa yang disoal hanya yang berada di desa Arjasari saja. Padahal menurut dia, masih banyak desa yang lainnya.
“Kenapa hanya Desa Arjasari saja yang dicecar padahal masih banyak desa yang lainnya. Sudah diduga, ini pasti ada hubungannya dengan politik, “Cetus Rosiman.
Silahkan saja laporkan kalau melanggar, “Imbuhnya.
Reporter: G O
Red: Blcn
