Kabupaten Bandung – Balance News – D.R.H. Dadang M. Naser, S.H., S.I.P., M.I.Pol., Anggota Komisi IV DPR RI dari Partai Golkar, menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional (BPN) dan Badan Urusan Logistik (Bulog). Kegiatan tersebut di selenggarakan di lapangan Perumahan Griya Prima Asri (GPA), Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Menurutnya, gerakan ini merupakan upaya untuk membantu meringankan beban masyarakat jelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriyah/2026.
“Gerakan Pangan Murah adalah salah satu program pemerintah bekerja sama dengan DPR RI Komisi IV dalam menjaga stabilitas harga, supaya para pedagang di momen sebelum Idul Fitri tidak semena-mena menaikkan harga. Masyarakat akan kesusahan jika harganya terlalu jauh dari harga dasar yang di tetapkan pemerintah, seperti harga beras SPHP dan Premium.
Kepada para pedagang pasar saya katakan, ‘Kita bukan mengganggu, tetapi ingin menstabilkan. Keuntungan boleh di ambil, tetapi pada momen Lebaran ini, ambillah keuntungan yang wajar saja’,” ujar Dadang M. Naser dalam keterangannya pada. Minggu (15/3/2026).
Gerakan Pangan Murah yang di gelar di daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II, meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, menyediakan komoditas seperti beras, minyak, telur, daging, dan kebutuhan pokok lainnya.
Anggota Fraksi Partai Golkar ini mengapresiasi Bulog dan BPN yang telah menyiapkan vendor secara baik dan profesional. Ia juga mengecek langsung kualitas produk yang di sediakan, dan menyatakan bahwa produk seperti beras dan telur memiliki kualitas yang baik.
Lebih lanjut
Dadang mengatakan bahwa gerakan ini merupakan respon langsung atas tekanan harga kebutuhan pokok yang masih di rasakan masyarakat di berbagai daerah.
“Fluktuasi harga pangan tidak hanya persoalan distribusi, tetapi juga cerminan lemahnya koordinasi hulu-hilir sektor pangan nasional. Di tengah ancaman perubahan iklim, ketidakpastian global, dan dinamika produksi dalam negeri, hal ini menjadi tantangan besar,” jelasnya.
Oleh karena itu, Dadang memastikan bahwa Komisi IV DPR RI akan terus mengawal kebijakan pangan nasional agar tidak menjauh dari kepentingan masyarakat luas. Menurutnya, keberhasilan sektor pangan tidak diukur dari angka surplus semata, tetapi dari sejauh mana rakyat bisa mengakses pangan dengan harga wajar dan kualitas yang layak.
“Pangan adalah urusan keadilan. Ketika harga pangan tidak terkendali, yang terancam bukan hanya dapur rakyat, tetapi juga ketahanan bangsa,” tegasnya.
Ia menegaskan pentingnya kehadiran langsung pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di tengah masyarakat melalui program pangan murah sebagai bentuk keberpihakan nyata. Selain itu, hal ini juga menjadi sinyal bahwa stabilitas pangan tidak sepenuhnya di serahkan pada mekanisme pasar.
“Melalui gerakan pangan murah, pemerintah daerah dan pusat di harapkan menjadikannya sebagai model kebijakan berkelanjutan,” pungkasnya.
Pewarta : Hebo
