Balance News || Kab Bandung – Program yang di gembor-gemborkan Bupati PSPKB kini menuai polemik di sejumlah Kelurahan, yakni para RW menjadi bulan-bulanan warganya yang selalu pertanyakan program tersebut.
PSPKB Tidak Terserap Sebagian Di Kelurahan Baleendah
Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 249 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sinergitas Pembangunan Kelurahan Bedas, Kini di pertanyakan Masyarakat dengan anggaran 17,8 Miliar Sekabupaten Bandung terkait. Program Sinergitas Pembangunan Kelurahan Bedas (PSPKB) dari 10 kelurahan di bagi 176 per Rw nya Rp.100 juta. Selasa, 30/07/2024.
Program Sinergitas Pembangunan Kelurahan Bedas (PSPKB) di Kec Baleendah. Di soal para RW untuk pengajuan proposal selalu ada masalah karena banyaknya revisi, adapun sebagian Kelurahan yang sudah cair oleh pihak-pihak tertentu dan itu seolah “pilih kasih”.
Salah satu RW 21 Kelurahan Baleendah ketika di temui awak media Balance News, mengatakan bahwa adanya arahan dari Bupati untuk para RW di Kabupaten Bandung akan mendapatkan kucuran dana sebesar RP. 100 juta/RW itupun untuk insentif RT/RW, SPMT, PHBN dan selebihnya mutlak untuk infrastruktur.
PSPKB Tidak Terserap Sebagian Di Kelurahan Baleendah
Namun hingga saat ini belum juga terealisasi, padahal ada beberapa Kelurahan yang memampangkan baliho program atau janji Dadang Supriatna telah sukses dan berhasil.
Untuk saat ini jangankan realisasi untuk pembuatan proposal pun belum beres-beres, dengan alasan kurang ini-itulah. Sempat adanya himbauan dari pendamping Kecamatan (Erlan) yang memberikan masukan atau tata cara pembuatan proposal, namun kenapa selalu ada kendala yang mempersulit padahal kami para RW begadang setiap malam untuk memperjuangkan hak masyarakat agar cepat di serap.
Terlepas dari proposal yang menjadi kendala, sebetulnya secara signifikan ada kekurangan data. Dalam proposal yang di peruntukan RW 21 (plester jalan, pemeliharaan kantor RW, normalisasi selokan) awalnya saya mengajukan rabat beton namun sesuai dengan SIPD harus memakai paving blok dan muncul lah proposal dengan nama paving blok tapi arahan dari pak Erlan “tidak apa-apa mau di rubah juga kan sudah rembug dengan warga” dan di rubah lah.
Diduga Adanya Pilih Kasih
Sementara yang jadi pertanyaan, kenapa di Desa Manggahang sudah cair sedangkan di sini sudah setahun lamanya belum juga cair. Jika memang terhalang kendala, iya inginnya kami di bicarakan soalnya prosedur sudah kami tempuh dan kelengkapan pun sudah terlampirkan.
Dan jadi pertanyaan besar, ada apa ini??? Apakah pak Bupati hanya memberikan angin surga saja, sehingga para RW jadi terkena imbas dari RT dan masyarakat yang mempertanyakan kucuran dana dari Bupati Bandung.
Sedangkan untuk RW 2 yang sudah cair, dana tersebut gunakan untuk sarana dan prasana (sapras) terutama di irigasi namun dana yang di terima hanya 75% dan untuk sisanya 25% itu di tahap kedua.
Ketika Bupati menggembor-gemborkan program ini tahun 2023 setiap RW mendapatkan kucuran dana Rp. 100 juta yang di bentuk Pokmas, contoh kecilnya jika karang taruna di beritahukan ada dana PHBN tentunya akan terus ngejar RW yang di peruntukan (sound system Rp. 1 juta, umbul-umbul Rp.900 dan spanduk RUP. 600). Namun dana tersebut dari mana tidak jelas asal-usulnya, justru itu yang jadi perdebatan.
Bupati Kab Bandung
Pernah juga di sampaikan goleh Dadang Supriatna bahwa program PSPKB tersebut sengaja di luncurkan mengingat anggaran pembangunan di setiap kelurahan sangat minim bila di bandingkan dengan alokasi dana desa (ADD), hingga berdampak pada kegiatan pembangunan di kelurahan lambat di bandingkan dengan pembangunan desa-desa.
Lantas jika ada perkataan DS seperti itu, kenapa harus di persulit jika ingin membantu para RW untuk SDM mereka. Padahal mereka hanya ingin meyerap hak-hak masyarakatnya, sehingga dapat terwujudnya apa yang jadi rembugan para warganya.
Harapan para RW adanya bimtek, tetapi di lapangan tidak ada padahal dalam pemberdayaan ada anggaran sosialisasi.
Usut punya usut adanya sosialisasi di Kantor Pemda selama 1 hari narasumbegr internal non PNS sebanyak 30 orang dengan anggaran Rp. 6.900.000 apakah itu sudah di laksanakan??. Jelas-jelas itu ada dalam anggaran PSPKB, jika tidak di lakggsanakan lantas di kemanakan anggaran tersebut.
Dalam waktu yang sama, Doni sebagai kasi pemberdayaan Manggahang sekaligus PPTK menuturkan bahwa untuk program ini kuasa pengguna anggaran (KPA). Pak Lurah, di setiap RW di bentuk Pokmas dan adapun yang cair dana tersebut baru 5 RW dari 23 RW. Dan pencairannya pun bertahap ke rekening Pokmas, dana yang di terima pun tidak utuh karena di potong pajak sebesar 11-12% .g
Dana pencairan secara bertahap ini di peruntukan 60% (infrastruktur) sisanya 40% (pemberdayaan), dalam program ini pencairan pun tidak menyeluruh namun untuk sisanya masih dalam proses.
PPTK Dari Kelurahan Manggahang
Untuk pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), Doni yang tidak mengetahui tupoksinya menyayangkan ketika sebagai PPTK tidak menjalankan secara teknis dan DPA pun katanya tidak punya pegangan. Seharusnya sebagai PPTK pegangan seperti RAB dan DPA pun jadi acuan, tapi anehnya ini malah tidak punya.
Sebagai pendamping Kecamatan Erlan, mengatakan adanya kucuran dana PSPKB itu tergantung setiap RW nya akan di pakai untuk insentif. Dan sapras. Adapun 2 rekening yang di pakai untuk 2 hal tersebut, dan kita hanya sekedar memfasilitasi. Untuk pencairan dana baru di Kelurahan Jelekong dan Manggahang, jika ada RW yang belum cair itu tergantung kecepatan pembuatan proposal.
Mengacu dalam KIP secara keseluharan kami dari Kecamatan sudah melakukan sosialisasi dengan teknis dan lain sebagainya, sebelum hari raya sudah di lakukan sosialisasi di hotel sutan raja.
Sebanyak 95 RW dari 5 Kelurahan (Baleendah 27, Manggahang 24, Wargamekar 16, Jelekong 15, Andir ..) yang jadi kendala sumber daya manusia karena ketua RW yang sudah tua jadi keterbatasan, seusai bimtek Erlan pun menindaklanjuti kelapangan apa yang sudah di hasilkan dari Bimtek itu “Kurang pahamnya dari Bimtek tersebut iya jadi pembuatan proposal pun terhambat”.
Erlan Pendamping Dari Kecamatan
Adanya control sosial Erlan mengucapkan terimakasih karena teknis di lapangan seperti itu jujur saya tidak tahu, jadi dengan adanya edukasi ini akan di jadikan acuan untuk kedepannya.
Hingga berita ini terbit, Bagi Camat Baleendah belum bisa di mintai keterangan oleh awak media terkait, Program yang di gembor-gemborkan Bupati. Bantuan 100jta tiap kelurahan dari PSPKB.
Pewarta: AAbeng/RedBN
