Bandung, balancenews.id — Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah mengantisipasi berbagai potensi persoalan terkait Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.
Antisipasi ini mencakup kesiapan infrastruktur teknologi, khususnya aplikasi pelayanan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) yang digunakan oleh para peserta pada jenjang SMA, SMK, dan SLB di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Pihak dinas telah mempersiapkan seluruh tahapan sejak awal proses pendaftaran hingga pengumuman hasil kelulusan. Seluruh prosedur dan ketentuan seleksi tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Barat yang mengatur mekanisme seleksi SPMB Tahun Ajaran 2026/2027.
Adapun poin-poin utama dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Gubernur tersebut meliputi:
Tahapan Pemetaan: Dilakukan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) sebelum jalur SPMB reguler dibuka. Langkah ini bertujuan untuk memetakan potensi dan sebaran lulusan SMP/MTs sederajat di wilayah Jawa Barat.
Jalur Domisili: Prioritas penerimaan didasarkan pada kedekatan jarak domisili atau tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah melalui sistem zonasi atau wilayah administratif.
Jalur Afirmasi: Diperuntukkan bagi calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu, anak panti asuhan, penyandang disabilitas, serta siswa Cerdas Istimewa Bakat Istimewa (CIBI).
Jalur Prestasi: Mengakomodasi prestasi di bidang akademik maupun nonakademik, termasuk proses pembobotan nilai khusus untuk persiapan kelas industri pada jenjang SMK.
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Anak Guru: Memberikan fleksibilitas bagi calon siswa yang orang tuanya dipindahtugaskan, serta bagi anak kandung guru atau tenaga kependidikan.
Secara teknis, implementasi aturan tersebut tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 420/Kep.207-Disdik/2026 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tahun Ajaran 2026/2027.
Hingga berita ini diterbitkan
Seluruh proses SPMB melalui sistem aplikasi pelayanan daring dinyatakan telah selesai dan resmi ditutup. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Humas Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah VIII, Dani Astira.
SPMB Ditutup, Program SSK dan Sekolah Hybrid Jadi Solusi bagi Calon Siswa Baru yang Tidak Lolos Sekolah Negeri
”Secara sistem, seluruh tahapan SPMB sudah ditutup dan dinyatakan sudah tidak dapat mengakomodasi calon siswa baru melalui jalur reguler tersebut,” ujar Dani saat ditemui di ruang kerjanya. Kendati demikian, Dani mengimbau para orang tua dan calon siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri agar tidak berkecil hati.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berkomitmen menyediakan solusi alternatif melalui program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) dan Sekolah Hybrid.
Dani menjelaskan bahwa program SSK merupakan langkah kolaboratif Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk merangkul sekolah swasta guna menampung calon siswa yang tidak lolos seleksi sekolah negeri.
Melalui skema ini
Pemerintah memberikan bantuan biaya pendidikan berupa subsidi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP). Saat ini, terdapat lebih dari 1.100 SMA dan SMK swasta di Jawa Barat yang telah terintegrasi dalam program ini.
Selain program SSK, skema Sekolah Hybrid (hybrid learning) juga menjadi pilihan yang sangat rasional. Model pendidikan ini menggabungkan aktivitas pembelajaran tatap muka langsung di kelas dengan pembelajaran berbasis daring (online).
”Model ini menawarkan fleksibilitas waktu dan ruang yang tinggi. Siswa yang memiliki kesibukan khusus, seperti atlet atau pekerja, tetap dapat mengikuti kurikulum sekolah formal tanpa keharusan hadir secara fisik di kelas setiap hari,” tutur Dani menjelaskan keunggulan sistem tersebut.
Dalam penerapannya, pembelajaran tatap muka terjadwal pada hari-orang tertentu atau akhir pekan, sementara pendalaman materi lainnya diselesaikan secara mandiri melalui platform daring. Sistem pembelajaran ini juga memungkinkan sebagian siswa hadir langsung secara fisik, sementara sebagian lainnya mengikuti kelas secara virtual dalam waktu yang bersamaan (synchronous).
Model ini dinilai sangat inklusif serta memberikan aksesibilitas yang luas bagi siswa yang membutuhkan lingkungan belajar yang adaptif, aman, atau terkendala jarak geografis dari sekolah.
Khusus di wilayah kerja KCD Pendidikan Wilayah VIII yang membawahi jenjang SMA, SMK, dan SLB di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang (sedangkan jenjang SD/SMP berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota), tercatat sebanyak 70 sekolah swasta telah berkomitmen dalam program SSK ini.
”Untuk KCD Wilayah VIII, total ada 70 sekolah program SSK yang tersebar di dua wilayah kerja kami, dengan rincian 49 sekolah di Kabupaten Bandung dan 21 sekolah di Kabupaten Sumedang,” pungkas Dani Astira menutup penjelasannya.
Reporter: AAbeng
Tim Redaksi Balance News
