Balance News || Kabupaten Bandung – Peraturan Bupati Belum Turun, Kades dan Perangkat Desa di Kabupaten Bandung Khawatir Pelayanan Terhambat. kini jadi perbincangan di kalangan pemerintahan desa.
Nasib kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tengah diuji, terutama menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri. Pengajuan delapan kegiatan desa yang telah ditetapkan belum juga mendapat persetujuan hingga Selasa, 3 Maret 2026. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan terhambatnya pelayanan kepada masyarakat.
Ironisnya
Delapan kegiatan tersebut merupakan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa dan kecamatan, yang mencakup:
1. Pembangunan infrastruktur desa
2. Peningkatan kesehatan masyarakat
3. Penguatan ekonomi desa (Badan Usaha Milik Desa/BUMDes)
4. Pemberdayaan pertanian dan perikanan
5. Pengelolaan lingkungan hidup
6. Pendidikan dan kebudayaan
7. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
8. Transformasi digital dan informasi desa
Informasi yang dihimpun tim media menyebutkan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dirumuskan melalui musrenbang yang bertujuan untuk menetapkan prioritas pembangunan dan menjaring aspirasi masyarakat secara bottom-up.
Keterlambatan persetujuan diduga akibat pemerintah desa belum dapat memposting Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2026. Kondisi ini sangat memprihatinkan bagi aparatur desa yang setiap hari dan malam bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Keterlambatan penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) yang tidak jelas kapan akan turun ini perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Bandung. Hal ini penting agar aparatur desa dapat maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk melayani masyarakat dengan baik.
Salah satu perangkat desa di Kabupaten Bandung
Asep, mengaku bahwa aparatur desa selalu siap melayani masyarakat siang dan malam jika dibutuhkan. Namun, jika Perbup yang tidak jelas kapan turunnya terus tertunda, hal ini akan berdampak pula pada kualitas pelayanan.
“Kami siang malam berhadapan langsung dan melayani masyarakat. Memang ini tugas dan tanggung jawab kami. Namun, kami ini manusia, punya keluarga yang setiap harinya butuh belanja untuk makan, apalagi di saat bulan puasa dan mendekati Hari Raya Idul Fitri,” ujar Asep.
Ia menambahkan bahwa keterlambatan Perbup bagi aparatur desa sudah sering terjadi. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah daerah memberikan perhatian serius agar hal serupa tidak terulang di kemudian hari.
“Bagaimana kami bisa maksimal melayani masyarakat sementara keluarga sendiri tidak tercukupi? Mungkin bagi yang punya usaha sampingan bisa maksimal. Keterlambatan ini terjadi setiap awal tahun, masak tidak ada evaluasi bagi instansi terkait?” tambahnya.
Di tempat terpisah, seorang kepala desa yang enggan disebutkan identitasnya menegaskan bahwa ia merasa sungkan untuk memerintahkan bawahannya jika ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
“Keterlambatan pengajuan delapan poin kegiatan di desa tentu ini juga menjadi beban bagi kami sebagai kepala desa yang memiliki tanggung jawab terhadap bawahan kami. Jujur, jika masyarakat butuh pelayanan, kami sungkan untuk menugaskan perangkat. Sedikit banyak pasti ada dalam hati mereka yang mengatakan, ‘tugas banyak, permohonan delapan kegiatan tidak kunjung turun Perbupnya.’ Saya mau bilang apa pada mereka?” pungkasnya.
Pewarta: A Abeng
