BalanceNews.id, Kab Bandung–Diduga Bermasalah, pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2022-2023 di SMPN 2 Baleendah.
Terlebih peserta didik yang memakai jalur zonasi, karenanya harus berdasarkan Kartu Keluarga (KK). Administrasi kependudukan menjadi syarat untuk mendaftar SMP jalur zonasi.
Sama halnya di SMPN 2 Kab Bandung Baleendah, diduga banyaknya masalah pemberkasan seperti tidak mempunyai Kartu Keluarga (KK) yang meskipun itu syarat sah untuk pendaftaran.
Pasalnya itupun instruksi dari Dinas, karena banyaknya yang ngontrak (musiman) dan kasihan yang betul-betul rumahnya menetap. Jadi dipastikan pembuatan KK tersebut harus minimal 1tahun lamanya.
Di SMPN 2 sendiri untuk daya tampung kursi yaitu 11 x 32 = 352 kursi, itupun sesuai kapasitas ajuan dari aplikasi.
Agus selaku ketua PPDB atau ketua kurikulum, di SMPN 2 untuk jalur Afirmasi dan Akademik sudah beres. Sedangkan jalur Zonasi belum bisa ditetapkan karena belum adanya pemberitahuan dari sistem, makanya Agus hanya bisa menjawab yang terpenting daftar dulu saja.
Adapun orangtua siswa yang mengadu kepada awak media balancenews.id. Senin 27 Juni 2022, mengatakan anaknya tidak masuk lewat jalur zonasi, padahal rumahnya berdekatan dengan SMPN 2 tersebut.
Pihak sekolah malah mempermasalahkan kepada orangtua siswa, dengan dalil tidak masuk zonasi. Padahal jelas-jelas rumah berdekatan dengan SMPN 2, apakah memang tidak menerima siswa disekitaran daerah tersebut atau daya tampung siswa nya sudah penuh.
Menurut orang tua lain yang tidak mau disebutkan namanya, menerangkan kepada media Balancenew.id jika dirinya masuk lewat jalur belakang dengan tarif kurang lebih Rp. 3 juta.
Berbeda halnya dari keterangan dari ketua PPDB Agus, saat dikonfirmasi dikantor SMPN 2 Baleendah ” Kalau sistem zonasi tidak diterima, maka dilihat dari sistem dulu “, dan keterkaitan dengan adanya main belakang atau oknum tidak dipungkiri memang ada saja tetapi selama Agus menjadi panitia pihak sekolah PPDB, dirinya belum pernah menerima apapun itu, karena saya akan tolak.
Tambahnya dengan adanya rumor yang nyata diluar sana bahwa panitia selalu jual beli meja atau kursi pada saat PPDB, tetapi semua itu bohong. Karena pasalnya pihak sekolah itu membantu bukan mencari keuntungan.
Justru yang jadi beban panitia PPDB adalah makelar-makelar yang berkeliaran, sehingga datangnya rumor yang jelek dan berimbas kepada sekolah.
Ketua komite Imam yang juga ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK), keterkaitan rumor yang beredar dirinya juga sepaham dengan panitia, permasalahan PPDB itu nanti setelah kelulusan, kalau sebelum kelulusan memang tenang-tenang saja. Masyarakat juga jika sudah kelulusan yang khususnya orangtua pasti ketar-ketir bagaimana anaknya masuk SMPN 2.
Dan juga hampir semua SMP Negeri di gugus ini. Pasti sama “Rumor” nya tapi hanya saja penanganannya yang berbeda.
Harapan Agus, kepada APH supaya bisa membrantas adanya makelar yang ada di lingkungan SMPN 2.
Sebelum berita ini naik pihak kepala sekolah tidak bisa dihubungi. Dan belum bisa memberikan keterangan kepada media Balancenews.id.
Red: BN-(Pewarta: Abeng)
