Pembangunan Jalan Rabat Beton di Desa Sukasari Tanpa Papan Informasi

BALANCENEWS.ID Kab Bandung – Diduga proyek pembangunan jalan rabat beton di jalan waas desa sukasari kecamatan pameungpeuk Kabupaten Bandung, tidak terpasang papan keterangan informasi. yang dikerjakan malam Rabu, 3/8/22. Dan baru 3 hari sudah mulai bejat-bejat.

Pasalnya Hal tersebut mendapat sorotan negatif warga setempat hingga disebut sebagai proyek siluman. Salah seorang warga menuturkan, selain tidak terpasangnya plang keterangan, pengerjaan awal pembangunan jalan tersebut dinilai asal-asalan.

Saat ditanya warga terkait pembangunan rabat beton tersebut apakah ini sumber anggaran Dana APBD Kab Bandung dan berapa nominalnya, masyarakat mengatakan tidak mengetahui karena pembangunan jalan tersebut terkesan tertutup tanpa keterangan apapun. katanya

Sedangkan salah seorang warga yang tidak mau disebut namanya mengatakan bahwa, jalan tersebut mengatakan bahwa papan informasi memang belum ada dari pertama dimulai pembangunan rabat beton sampai selesai.

Saat awak media konfirmasi. Kades dan Sekdes Desa Sukasari. Jumat, 05/08/2022 lewat whatsapp tidak menjawab,terkait adanya pembangunan rabat beton tersebut.

Meski sering dipersoalkan publik, akan tetapi pemborong jalan waas susah dihubungi oleh awak medi dan sudah mengabaikan hak publik tentang informasi.

Pembangunan jalan rabat beton tersebut tidak mengindahkan pelaksanaan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 dan No.70 Tahun 2012 yang mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek dan memuat jenis kegiatan, seperti lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan kontraktor pelaksana serta jangka waktu pengerjaan.

Hal tersebut sudah jelas dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No.14 tahun 2018, tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan: Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; Pengecualian bersifat ketat dan terbatas; Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Kuat dugaan proyek pembangunan jalan rabat beton tersebut di Desa Sukasari pengusahanya tidak transparan dan tidak mengindahkan Undang-undang KIP dan Perpres.

Masyarakat Desa Sukasari sangat mengharapkan kepada inspektorat, dan Aph Kabupaten Bandung untuk memeriksa kembali proyek pembangunan rabat beton tersebut.

(Pewarta: Tim-RedBN)