Balance News |Bandung – Pembebasan Tanah dan Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) terus berjalan hingga saat ini seperti yang terlihat. Di setiap wilayah Jakarta hingga Bandung, sampai saat ini pembangunannya sudah mencapai +/- 65 %, setelah kurang lebih 2 tahun. Berjalannya proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung masih ada beberapa permasalahan yang timbul dalam proyek pembangunan tersebut salah satunya terkait. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Pembebasan Tanah Yang Terkena Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ( KCJ
Terkait masalah BPHTB ada pihak yang menyebutkan untuk pembayaran BPHTB hingga saat ini belum di selesaikan dan sampai. Menempuh rapat pertemuan hingga 5 x, padahal proyek pembangunan KCIC ini sudah berjalan lama.
Pihak PSBI
(17/12/2020) Ketika Awak Media BN, menemui salah seorang pihak PT. PSBI Bapak Adi di Mes nya untuk mengkonfirmasi. Dan mengklarifikasi terkait pembayaran tanah yang terkena Trase KCJB yang di lakukan oleh PT.PSBI, “ untuk pembayaran tanah yang terkena. Trase KCJB hingga saat ini sudah selesai namun mungkin ada beberapa yang masih terkendala karena keterbatasan dan ketidak tahuan masyarakat. Dalam masalah pergantian tanah yang terkena trase/ jalur Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Tambahnya Padahal kami membayar Uang Ganti Rugi UGR sudah sesuai prosedur malahan jangan di bilang UGR tetapi Uang Ganti Untung. (UGU), dan untuk masalah pembayaran pun di transfer melalui Bank BNI bukan dengan uang Cash, dari tangan kami dan kami pun. Tidak semata-mata membayar apa yang menjadi Hak dari masyarakat kami tetap mengikuti prosedur, sesuai apa kata pihak. Badan Pertanahan Nasional (BPN) bila tanah tersebut layak untuk di bayar , ya kami bayar sesuai Validasi yg di terbitkan pihak BPN, maka dari itu bila ada warga yang tanahnya merasa belum di bayar oleh pihak PT.PSBI terkait tanah yang terkena trase Kereta Cepat Jakarta Bandung, silahkan tanyakan atau konfirmasi dulu kepada pihak BPN karena kami di sini sifatnya hanya “Juru Bayar” , ujarnya.
Pihak BPN Tutup Mata Tutup Telinga
Bukan hanya sampai di situ beliau pun mengatakan untuk pembebasan tanah yang terkena trase Kereta Cepat Jakarta-Bandung, BPN sebagai P2T ( Panitia Pengadaan Tanah) selalu berkoordinasi Walikota/ Bupati, Dinas Terkait, Camat dan beberapa pejabat daerah seperti Kepala Desa dan Kelurahan serta dilibatkan RT dan RW setempat. “ Soalnya di situ bukan hanya tanah yang terkena ada juga harta benda lainnya seperti bangunan ( rumah, pabrik, toko dll ) dan tanaman (berbagai macam tanaman), pokoknya semua yang ada di atas tanah yg akan di bebaskan pasti akan di perhitungkan berdasarkan identifikasi yang di terbitkan oleh BPN yaitu dalam bentuk daftar nominasi pemilik ( DNP) dan utuk batas tanah di tuangkan dalam peta bidang tanah ( PBT), makanya kami tidak seenaknya membayar hak kewajiban yang di punyai masyarakat karena di situ ada tahapan2nya pungkasnya”.
Bila mengacu dari Hak jawab yang di berikan oleh Pihak PT. PSBI bapak Adi sangat Kooperatif dan detail apa yang di pertanyakan dan keluhan-keluhan yang selama ini menjadi Opini di masyarakat. Berbeda Halnya dengan Pihak BPN ketika di temui, pihak BPN selalu tidak ada dan alasan sibuk intinya tidak mau di mintai keterangan terkait kebijakan pihak BPN dalam urusan tanah yang terkena trase Kereta Cepat Jakarta-Bandung hingga kami melayangkan surat ke 3 konfirmasi-klarifikasi Tanggal 20/9-2020 No.80B/BLC-News/SU/lX/2020, dan jawaban yang di berikan oleh Pihak BPN pun sangatlah tidak sesuai dengan nomor 1440/32.73.AT.02.02/X/2020 Sedangkan dalam UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan No.40 Tahun 1999 Tentang kemerdekaan Pers di jamin sebagai hak asasi warga negara, seharusnya Pihak BPN bisa memberikan kejelasan terkait apa yang menjadi Opini masyarakat selama ini.
(benk_blnc)
