BALANCENEWS, MESUJI – Ramai jadi perbincangan pernyataan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Mesuji Lampung, terkait diluar logika Rumah Dinas Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji digadaikan oleh SG di Bank yang bernaung di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) akan mengambil langkah pengamanan aset pemerintah daerah
Kepala Bagian Tapem Mesuji, Ahmad Mahmudi, mengatakan jika banyak tanah milik Pemkab Mesuji yang bersertifikat atas nama pribadi. Alhasil, banyak aset tanah milik Pemda setempat yang terancam hilang.
“Sertifikat yang masih atas nama pribadi, namun milik Pemda akan direvisi, itu sebagai langkah pengamanan aset Pemda,” kata Ahmad di kantornya, Jumat 7 Agustus 2020.
Sebagai target awal, kata dia, pihaknya akan menginventarisir tanah fasilitas umum (fasum) yang ada di Kecamatan Simpang Pematang.
“Di Simpang Pematang sendiri ada sekitar 12 hektare tanah fasum, nanti kita akan lihat peta ihtisar atau rincian yang dikeluarkan Dinas Transmigrasi Lampung, disitu ada semua tanah fasum milik Pemda Mesuji,” ujarnya.
Menurutnya, jika masih ada perorangan yang mengotot mempertahankan lahan Pemda, pihaknya akan menempuh jalur hukum kedepannya.
“Kita akan usut lahan tersebut didapat dari mana. Langkah awal kami akan panggil warga yang memiliki sertifikat di tanah Pemda untuk menyerahkan sertifikat tersebut agar bisa direvisi. Jika tidak mau, nanti kita akan gugat dengan mekanisme pengadilan,” kata dia. di Lansir dari Lampost
Padahal Rumah dinas atau dalam peraturan perundang-undangan disebut rumah negara adalah bangunan yang dimiliki negara.
Berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan atau pegawai negeri.
Saat dikonfirmasi melalui Whatsapp Putrawan pihak dinas perkim Kabupaten Mesuji, mengatakan terkait hal tersebut atas permintaan dinas perkim sudah dilakukan mediasi oleh camat simpang pematang dan di hadiri oleh Saudara SG, BPN (Badan Pertanahan Negara) serta perwakilan perkim.
Kesimpulannya saudara SG, bersedia merubah/memecah sertifikat menyesuaikan dengan kondisi sesungguhnya.
Sertifikat tersebut diterbitkan medio tahun 1997an dalam rangka penertiban aset oleh pemda mesuji melalui dinas perkim.
Pada saat kita mengajukan rumah dinas camat untuk d sertifikasi ternyata di peta BPN telah terbit sebagian sertifikat atas nama SG atas objek lokasi tsb, sehingga di lakukan rapat tersebut.
Tahun ini perkim akan mengajukan pemecahan sertifikat tersebut berkoordinasi dgn BPN
Begitu keterangan dari kami, ucapnya.
Di waktu yang berbeda camat membenarkan hal itu, “kalau sekarang lagi proses pemecahan sertifikat di BPN dan sertifikat tersebut sudah di agunkan ke Bank, kalau lingkungan tersebut semuanya masuk Fasilitas umum untuk data selengkapnya ada di kantor, kalau yang menganggunkan nya itu, menurut BPN, cafe tyas,” .
Red: BLCN
