Balance News || Garut Tarogong Kidul — Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin, menghadiri acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut dalam rangka. Penyampaian Nota Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna. DPRD Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Senin (10/6/2024).
Pj. Bupati Garut Sampaikan Nota LPP APBD Tahun 2023 Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut
Pj. Bupati Garut mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada tahun ini. Kabupaten Garut meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 9 tahun secara berturut-turut.
Mengacu pada Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Barnas mengungkapkan, bahwa opini merupakan pernyataan profesional pemeriksaan, mengenai kewajaran informasi yang di sajikan dalam laporan keuangan, yang salah satu kriterianya di dasarkan pada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.
“Maka kita patut bangga karena bisa terus mampu menjaga kualitas tata kelola keuangan pemerintah Kabupaten Garut, di tengah kompleksitas dinamika dalam tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Garut,” ucapnya.
Ia memaparkan, bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian tidak dapat di raih apa bila tata kelola keuangan. Pemerintah Kabupaten Garut belum mampu secara nyata mengaplikasikan kebijakan akuntansi berbasis akrual.
Dalam kesempatan ini
Barnas juga menyampaikan terkait materi rancangan pertanggung jawaban pelaksanaan. Untuk APBD Tahun Anggaran 2023, salah satunya yang berkaitan dengan pendapatan. Daerah Kabupaten Garut.
Barnas menerangkan, bahwa Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 setelah perubahan dapat di realisasikan sebesar 4,780 triliun rupiah lebih atau. 98,30% dari target anggaran sebesar 4,863 triliun rupiah lebih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
“Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar 153,483 miliar rupiah lebih atau 3,32%. Di bandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022,” tandasnya.
(RedBN)
