Balance News || Kab Bandung – Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) tahun 2024 di duga adanya kecurangan, pasalnya terdapat spesifikasi bahan pengeboran yang tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang sudah di tetapkan.
Diduga Adanya KKN Bantuan SAB Di Desa Pinggirsari Kecamatan Arjasari
Spesifikasi yang di soal oleh masyarakat pada pembangunan pengeboran SAB di RT 02/04 Desa Pinggirsari Kecamatan Arjasari menyimpang dari RAB dan tidak adanya papan informasi yang biasanya menjadi identitas dan informasi penting bagi masyarakat.
Pantauan awak media Balancenews.id di temukan hal yang janggal pada pengeboran dan tidak terlihatnya papan informasi, padahal SAB 2024 ini sudah di rancang oleh pemerintah dalam RAB.
Proyek ini sering di sebut sebagai proyek siluman, minimnya transparansi yang di informasikan ke public perihal sumber anggaran dari mana APBN atau APBD? Berapa volume dan nilainya.
Baca Juga : APOTEK JELEKONG MEDIKA DIDUGA JUAL BEBAS OBAT-OBATAN TANPA RESEP DOKTOR
Menurut ketua RW 02 Cucu, proyek SAB yang di mulai pengeborannya pada hari senin merupakan program dari Aspirasi H.Cuncun yang berlokasi di tanah hibah milik keluarganya. Dari yang sudah-sudah pengeboran itu kan seharusnya kedalaman 80 meter, mesin 1Pk dan listrik 2200 watt. Namun saat kemarin pelaksana mengatakan ketika pengeboran kedalaman hanya 40 meter, dan saya pikir ini riskan dengan permintaan pelaksana.
Ketua RW 02 Desa Pinggirsari
Lanjut Cucu, dengan kedalaman 40 meter itu kan harusnya rumahan bukan untuk kita yang muat beberapa KK. Berpikir ini tidak akan benar maka cucu dan masyarakat lainnya berniat untuk menambah kedalaman tetapi menurut pelaksana itu harus bayar lagi sekitar Rp. 3 juta, namun cucu sanggup bayar hanya Rp. 2 juta saja.
“Dengan kesepakatan bersama, Cucu dan pelaksana akhirnya menambah kedalaman hanya 52 meter dan mesin ½ Pk saja itu pun menurut pelaksana, saya hubungi pemborong dan harusnya jika tambah kedalaman bayar Rp. 3 juta tapi gak apa-apa ke pak RW Rp. 2 juta, namun dengan uang Rp.1,5 juta datanglah casing tidak sesuai perjanjian awal dan kami pun beli Casing paralon 4 Inch sendiri Rp.520 ribu (2 lenteu)” kata Cucu.
Baca Juga : PROYEK DRAINASE TANPA IDENTITAS DI DESA TENJOLAYA SEPERTI SILUMAN
Sempat pihak dinas datang kesini untuk mengontrol, spek pun tidak sesuai menurut pihak dinas pun seharusnya 80 meter. Untuk listrik pun saat ini belum terpasang. Sebelumnya saya menanyakan pada pelaksana ini paketan nya apa saja, padahal itu sudah ada swadaya warga. Berarti di sini pemborong membohongi warga, karna tanpa swadaya pun pengeboran tetap harus sesuai spek.
Memang air pun ada keluar, tapi dengan kedalaman segitu takutnya di musim kemarau akan susah air akan kering. Pekerjaan yang sudah 10 hari kerja ini, Cucu pun komplain pada pihak dinas “Saya tidak mempermasalahkan uang yang sudah keluar. Rp 2 juta tetapi kita ingin sesuai spek. Apalagi pemerintah itu menyalurkan bantuan kan harus bermanfaat untuk masyarakat, ini kan malah menggantung”.
Ketika adanya pihak desa dan dinas, saya jelaskan terkait pengeboran SAB ini tidak sesuai spek dan perjanjian. Menurut pihak dinas, katanya akan di panggil pemborongnya terkait pekerjaan tersebut.
Dengan tidak adanya papan proyek, masyarakat jelas di bodohi karena tidak tau CV atau PT pemborongnya dan anggaran berapa dan dari mana.
Diduga Adanya KKN Bantuan SAB Di Desa Pinggirsari Kecamatan Arjasari
Sementara adapun keterangan parman dari Dinas Disperkimtan saat di konfirmasi awak media menjelaskan, bahwa dengan adanya kecurangan terkait program. SAB di Desa Pinggirsari apalagi PPTK dan Kabid sudah tau maka pihak Dinas akan mengambil langkah menyesuaikan pekerjaan tersebut sesuai RAB dan akan menahan pencairan CV terkait. Singkatnya
Dalam pekerjaan pembangunan SAB ini, terlihat jelas pengawasan dari konsultan dan Dinas lalai. Karna jika terpantau dengan ketat tidak. Mungkin masyarakat Desa Pinggirsari akan mengalami kecurangan oleh oknum pelaksana dan oleh oknum pihak Disperkimtan.
“Jelas jika pengawasan dari Pemerintah Desa atau pun Dinas sangatlah penting, kami berharap agar pihak Dinas Disperkimtan. Untuk cepat tanggap menyikapi perihal ini dan untuk APH agar segera turun tangan dan bertindak tegas dengan semestinya. Agar masyarakat tidak merasa di curangi atau di rugikan oleh oknum pelaksana”.
Pewarta : WA
Editor : Agus S
