Kab.Garut, BalanceNews.com Proyek penanganan tanggap darurat bencana banjir di sungai cikaso kecamatan pameungpeuk kabupaten garut, yang di laksanakan PT PUTRA RANGGA ULUNG di nilai pelaksanaanya terkesan asal jadi,
Proyek Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy ini didanai APBN dengan nilai 1,6 milyar lebih di nilai sarat dengan KKN. Hal tersebut dinilai janggal akibat pelaksanaan nya tidak memenuhi mutu yang sudah di rencanakan. Di lokasi pekerjaan terlihat pemasangan bronjong yang semestinya menggunakan batu belah, akan tetapi pada kenyataan nya terlihat banyak menggunakan batu plontos, dan di duga kuat batu tersebut sebagian besar mengambil dari lokasi pekerjaan,sebab di lokasi tersebut terdapat banyak batu kali.
Jelas jelas hal tersebut tidak di benarkan karena tidak pro lingkungan dan sudah melanggar aturan, sebab untuk matrial sudah dianggarkan termasuk ongkos kirim nya.
Berdasarkan pengamatan media BalanceNews.com di lapangan di dampingi oleh salah satu LSM yang pro lingkungan hidup, bahwa pekerjaan sepanjang 327 meter dengan tinggi 5 meter dan lebar dasar 4 meter tersebut sangat diragukan kekuatannya. untuk tinggi 5 meter yang artinya harus 10 susun bronjong, dengan asumsi tiap tahap setinggi 0,5 meter.
Memang mengherankan seolah ada pembiaran dari pihak pengawas terhadap pelaksana yang diduga “nakal” karena mengisi bronjong tidak dengan batu belah alias batu bulat yang diduga rawan pergerakan dan mengakibatkan jebolnya bronjong karena banyak batu batu berukuran kecil.
Ketika hal tersebut di klarifikasi kepada PPK OP di BBWS Citanduy melalui PPTK nya, Ijang, menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut sudah kami lakukan pengawasan dengan maksimal, “ini semua sudah melalui kajian pak” ujarnya.
“Namun apa daya, di lapangan tidak bisa kondusif sebab kami juga tidak bisa berbuat banyak, hasilnya seperti yang bapak lihat” lanjut Ijang.
Selain itu Ijang juga menyampaikan bahwa beberapa wartawan sudah banyak yang datang dengan hal yang sama.dan rata rata kami berikan ganti ongkos sekitar 3 juta sampai 5 juta bagi yang datang menanyakan hal tersebut, “jadi kami harap juga kepada bapak wartawan mohon maklum” rambah Ijang sembari menawarkan hal yang sama kepada tim wartawan dan LSM.
Ditempat terpisah, ketika hal tersebut dimintai tanggapan kepada Ketua DPW LSM KMP-I ( KOLABORASI MASYARAKAT PELITA INDONESIA) di ruang kerjanya menyampaikan.”untuk kegiatan pekerjaan proyek penanganan bencana atau tanggap darurat di sungai cikaso tersebut perlu perhatian semua pihak, terutama dari pihak kementrian PUPR melalui Dirjen Sumber Daya Air agar lebih maksimal mengawasi kinerja anak buahnya di lapangan, jangan sampai hal hal seperti ini yang bisa menimbulkan permasalahan sehingga mengakibatkan kerugian negara akibat kelalaian pihak BBWS, terutama PPK dan para kru nya akibat terlalu banyak ketebelece” ujar ketua DPW.
Hal ini juga sangat berpengaruh kepada kinerja kepala BBWS Citanduy yang tidak maksimal memimpin anak buah nya di lapangan.”dalam hal ini, kami selaku pengurus LSM akan segera menindak lanjuti dan ikut mengawasi pekerjaan tersebut selaku masyarakat yang berhak untuk turut serta dalam pengawasan uang negara, bukankah Bapak Presiden pun mengharapkan hal tersebut” ujar ketua menambahkan.
LSM KMP-I ternyata berencana untuk segera melayangkan surat Klarifikasi dan permintaan Audensi kepada inspektorat, juga kepada Kementrian PUPR melalui Dirjen Sumber Daya Air di jakarta.
“selain itu kamipun berharap pihak APH ( Aparat penegak hukum) dapat menindak lanjuti permasalahan yang sedang terjadi”ungkap nya.
Namun sampai berita ini di turunkan pihak BBWS melalui PPK tekait permasalahan ini belum bisa di mintai komentarnya. (bersambung)
Pewarta : Asmi R / Domo
Editor : Redblnc.
