BALANCENEWS, Sumedang – Pembangunan Tol Cisumdawu masih menyisakan permasalahan sampai saat ini, Warga Dusun Cikeusik Desa Pamekasan Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang lakukan audensi terkait ganti rugi pembebasan lahan proyek Tol Cisumdawu. Senin (21/03/2022).
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Anggota DPD RI Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M.Kes, didampingi juga oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono diikuti oleh perwakilan dari warga masyarakat dengan jumlah yang hadir kurang lebih 100 orang.
Audiensi tersebut didasari adanya aduan yang diterima oleh DPD RI dari masyarakat yang terdiri atas 518 Kepala Keluarga sebagai pemilik objek tanah, tanaman, dan bangunan di lima desa, yaitu Desa Ciherang, Desa Pamekaran, Desa Sirnamulya, Desa Margaluyu, dan Desa Girimukti di Kabupaten Sumedang.
Pemasalahan yang jadi tuntutan dari Masyarakat kelima desa tersebut yaitu Realisasi pola penggantian yang tidak sesuai dengan paradigma ganti untung justru malah sebaliknya, objek lahan dan rumah sudah dilakukan eksekusi sebelum kesepakatan penggantian dana disetujui dan diterima warga, warga yang terdampak belum memiliki rumah yang layak, Objek tanah dan bangunan diambil alih kepemilikannya oleh aparat pemerintah desa, luas objek tanah yang diukur oleh petugas Badan Pertanahan Nasional tidak sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang – Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT – PBB).
Hasil dari audensi tersebut LaNyalla berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan Gubernur Jawa Barat serta pihak yang terkait dan hasilnya akan kembali disampaikan kepada pihak warga yang terkena dampak pembangunan jalan Tol Cisumdawu.
(Tim-BLCN)
