BALANCENEWS | Bandung — Beberapa penerima bantua (PB) Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sindangpanon keluhkan bahan material yang dinilai terlalu mahal.
Tak hanya harga yang lebih mahal, kwalitas bahan material yang dikirim oleh toko bahan bangunan dibawah standar.
Tapi mereka tidak bisa komplain karena ada pihak yang mengatakan, “Untung telah dapat bantuan juga harusnya bersyukur”.
Ditemui awak media, AS salah satu PB di wilayah Kampung Patala mengatakan, dirinya sangat bersyukur telah menerima bantuan untuk membedah rumahnya.
Namun, sambung dia, untuk menyelesaikan rumahnya yang kini sudah mencapai 70% sudah hampir kehabisan bahan. Bahkan sebagian menggunakan kayu bekas yang sudah aga rapuh.
AS mengaku, mendapat bantuan sebesar Rp.20 juta. Dirinya menerima nominal uang Rp.2 juta untuk HOK dan material yang disesuaikan dengan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) senilai Rp.17,5 juta yang diberikan oleh pengelola yakni LPMD Desa Sindangpanon.
“Bahan bangunan dikirim dari toko H.J, ” sebutnya.
Ditanya Nota pembelian dari pihak toko bangunan, kata AS, dirinya tidak pernah menerima sehingga tidak bisa membandingkan dengan yang ada di DRPB2.
Saya tidak pernah diberikan nota pembelian atau kwintansi oleh pihak material,” katanya
MR anaknya AS, yang tengah membantu membangun rumah tidak layak huni bapaknya, menilai harga material sangat mahal kalau berpatokan pada DRPB2.
“Harga bahan bangunan lebih mahal dari harga umumnya dan kwalitasnya juga dibawah standar, ” Ucap MR yang notabene mengetahui harga bahan bangunan, pada awak media, Sabtu, (27/8) sembari menunjukan material yang baru dikirim dan yang sudah dipasang.
Sementara itu, Salah satu tokoh Kampung Patala yang juga tengah membantu pembangunan Rutilahu tersebut merasa prihatin dengan pelaksanaan program BSPS yang dikelola oleh pihak LPMD.
Menurutnya, kalau harga mengacu pada DRPB2, yang memuat nilai total pembelanjaam senilai Rp.17,5 juta, disinyalir adanya dugaan Mark Up harga bahan bangunan dan juga disinyalir adanya kongkalingkong antara pengelola BSPS dengan pihak toko.
“Sementara sesuai ketentuan, penentuan harga material harus berdasarkan kesepakatan dengan para penerima bantuan,” Kata dia.
Tokoh masyarakat tersebut mencontohkan, harga kayu ukuran 10×10 dengan panjang 3 meter jenis Albasia, harganya sangat fantastis yakni satu batang Rp.47.500. sedangkan dirinya mengaku beberapa hari lalu membeli dari toko bahan bangunan lain seharga Rp.34 Ribu per batang.
Terkait AS menggunakan kayu bekas, sambung dia, karena tidak mendapat kiriman kayu gordeng ukuran 5×10. Sementara dalam DRPB2 ada list kayu gordeng ukuran 3 meter sebanyak 23 batang.
Kemudian, ia menyebut, bata ringan (Hebel) yang dikirim hanya ukuran tebal 7 cm dengan harga Rp.700 ribu Per M3 yang menurutnya harga tersebut adalah untuk ukuran tebal Hebel 10cm.
Lalu, harga reng bambu yang sudah mengerut karena bahannya dari bambu muda, harganya mencapai Rp.1.500 per meter. Harga itu adalah harga reng kayu,” Jelasnya.
Lanjut dia, hampir semua item bahan bangunan yang ada di daftar harga sangat tidak sesuai dengan kwalitas material yang dikirim.
Ia menandaskan, sangat disayangkan kalau program ini dijadikan azas manfaat oleh pihak pihak yang tak bertanggung jawab untuk meraih pundi pundi keuangan dengan cara cara yang melabrak aturan.
Maka dari itu, dirinya berharap awak media mempertanyakan pada pihak pihak terkait termasuk pada Tim Fasilitator Lapangan (TFL).
Ia pun berharap, persoalan ini mendapat perhatian dari aparat penegak hukum untuk melakukan kroscek ke lapangan pada pihak pihak terkait.
Saat Ketua LPMD, Edi Sumirat mengecek ke salah satu kegiatan bedah rumah dan penerima bantuan komplain dengan Reng bambu, bahan bangunan itu segera diganti oleh pihak toko bangunan dengan Reng kayu. Sabtu, 27 Agustus 15.20 WIB
(Red_BalanceNews)
