Balance News || Kab Bandung – Pemkab Bandung Luncurkan Program Sinergitas Pembangunan Kelurahan Bedas (PSPKB) di Tahun 2024 ini tujuannya untuk menciptakan kesetaraan dengan desa dalam pembangunan di Kab Bandung.
MASYARAKAT MENYOROTI PROGRAM PSPKB
Dengan adanya PSPKB di kelurahan Kec Baleendah namun ada yang menyoal program tersebut seperti Karut Marut dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Apalagi muncul beragam masalah.
Dugaan pun muncul pasalnya dari awal pekerjaan, di mulai tidak terpasangnya papan nama informasi kegiatan di lokasi pekerjaan tersebut.
Baca Juga : PSPKB Belum Terserap Sebagian Di Kelurahan Baleendah
Dalam hal ini. Terkait Tranfaransi pelaksanaan pekerjaan papan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam kegiatan PSPKB diduga oleh. Pokmas sudah di abaikan dan lalainya pengawasan dari pihak-pihak terkait.
Seperti awak media saat konfirmasi dua bulan kebelakang. Jum’at, 2/08/2024 ke salah satu lokasi di kelurahan Kec Baleendah dalam pelaksanaan. PSPKB dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut nihil papan informasi.
MASYARAKAT MENYOROTI PROGRAM PSPKB
Adanya informasi dugaan karut marut terkait PSPKB tersebut akhirnya beberapa awak media mendatangi kantor Kecamatan Baleendah untuk konfirmasi ke Camat Baleendah di soal sebagai pemohon pengesahan pembentukan kelompok masyarakat di tingkat (POKMAS).
Camat Baleendah
Drs. Eef Syarif Hidayatulloh, M.Si. Camat Baleendah Senin, 07/10/2024 di ruang kerjanya sampaikan kepada awak media “Ini semua sudah disusun dari tahun 2022-2023, maka dari itu berdasarkan hasil dari aturan-aturan yang ada di PSPKB ini harus dilakukan oleh pokmas. Pokmas ini berdasarkan melalui swadaya tipe IV seperti yang pernah di sampaikan”.
Dan adanya pemberitaan bahwa PSPKB ini di kait-kaitkan dengan adanya politik pilkada, camat Eef jelaskan “sebetulnya dari awal program tersebut sudah di pegang dan di rencanakan cuman kan terealisasinya di tahun 2024 ini”.
Bukan hanya politik pilkada, namun adanya pengondisian pada beberapa pihak sebenarnya itu tidak boleh, karna dalam aturan dan ketentuannya pun tidak di perbolehkan dan intruksinya pun tidak boleh seperti itu.
Ketika di sentil dengan adanya pengondisian pada para wartawan, camat Eef pun mengatakan ketidaktahuannya apa yang di maksud kan.
Lalu, sempat ramai Erlan jadi perbincangan bahwa dia kongkalingkong dan lain sebagainya “Erlan itu memang orang kecamatan yang bertugas sebagai staff dan menguasai tentang persoalan masalah PSPKB ini, kita memang harapkan bagi para pokmas, lurah, siapa pun yang sekiranya belum paham silakan untuk menghadap pak erlan dan hanya sebatas itu saja”. Jelas Eef
Erlan Sebagai Pasititasi Berkas PSPKB
Lanjut temui Erlan, dan konfirmasi keberlanjutan PSPKB dikatakannya bahwa untuk saat ini pekerjaan yang berada di RW 08,09,11,12. Sudah terealisasi tinggal menunggu beberapa RW yang belum beres berkas-berkas.
Adanya pemberitaan di media online terkait dirinya berpolitik di atas program ini “ Erlan langsung menyanggahnya, bahwa dia tidak berpolitik” karna disini saya sebatas membantu, etika ketika pokmas tidak bisa membuat proposal maka saya akan membantunya.
Jika Erlan tidak sedang berpolitik, tapi mengapa menurut narasumber yang tidak mau di sebutkan namanya ketika rapat di Kecamatan Baleendah Iwan Tanjung seolah mengalu-alukan “Alus Pisan”.
Bukan hanya itu saja, pembuatan proposal pun katanya di persulit. kata Erlan di persulit sebelah mananya. Malahan saya membantu mereka agar cepat terealisasi, memang ada selentingan yang saya dengar dari salah satu pihak karna uang 200 ribu segala macam cara pun di tempuh. Bukan karna itu, jika memang jadi permasalahan iya saya kembalikan lagi. Tadinya ini pun sesuai permintaan dan hanya ingin membantu atau memfasilitasi, kan ada juga PPTK (cepi).
Dari awal pun saya katakan pada cepi, biar saya membantu PSPKB ini. Adanya kesepakatan dari awal juga, dan terkait untuk biaya operasional “sok anggarkeun” itu kan ada di RAB nya bukan legal tapi illegal jelas di RAB nya untuk tenaga pembantu teknis. Kalau saya keluar dari RAB itu menyalahi, karna ada tertuang di RAB begitu iya jelas itu hak saya.
Yang namanya pekerja professional jangan melihat ini dari mana programnya, ini yang sudah di bebankan pada saya iya kerjakan saja. Itupun sesuai untuk memfasilitasi dari 5 kelurahan di kecamatan Baleendah.
“Silakan saja cari kebenarannya, jika memang saya terbukti seperti itu”, dan jika saya di kait-kaitkan dengan. Iwan Tanjung itu hanya sebatas permasalahan berkas tidak lebih dari itu apalagi soal pilkada seperti yang di tuduhkan sama saja hoaks.
Selain itu juga untuk 100 Juta per RW katanya sudah bisa di manfaatkan
Antusias DD selaku masyarakat menilai positif maka hal yang wajar kami sebagai warga negara yang mempunyai rasa peduli akan. Adanya pembangunan apalagi ini untuk kesejahteraan masyarakat ikut bersama untuk mengawasi PSPKB tersebut.
Pewarta : AAbeng/RedBN
