Balancenews,id, Kabupaten Bandung — Warga Kabupaten Bandung yang masuk kategori miskin dan terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bisa tersenyum lebar, pasalnya, PT Pos membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Total nilai Bansos Rp.500.000. / KPM BLT BBM 300 ribu dan untuk komoditi Rp. 200.000,- tetapi oleh pihak pemerintah desa ditukarkan dengan kupon sembako Rp. 200.000,- ribu untuk di bulan September ini.
Pembagian BLT BBM ini diserahkan secara teknis oleh pihak PT Pos dengan anggaran bersumber dari pemerintah pusat.
Tidak saja sampai di situ, para KPM BLT ini juga menerima penyaluran bantuan sembako senilai Rp200 per KPM untuk September 2022 ini. Diduga dijadikan bancakan oleh oknum pemdes.
Berbeda halnya di Desa Mekarahayu ini, penyaluran paket sembako dilakukan di gedung baledesa yang dilakukan oleh BumDes.
Untuk BBM jadi dua bulan dari Rp. 150.000,- dikali dua bulan yaitu Agustus dibagikan dibulan. September 2022 jadi per KPM mendapatkan Rp. 300.000,-. Jumat, 9 September 2022.
Dan untuk komoditi dibagikan Hari Minggu, (11 September 2022) dengan 5 komoditi dengan nilai Rp. 200.000,- salah satunya. Beras 10Kg dengan harga Rp. 110.000,-. Telur 13butir 1Kg Rp. 28.000,-. Minyak Goreng 450ml, Rp. 8.000,-. Tempe 1 Rp. 4.000,-. Ayam 1kg Rp. 32.000,- dan plastik/rapia Rp. 40.000,-. Dan linmas ada jatah Rp. 100.000,-.
BumDes Mekarahayu ini diketua oleh Haji Awaludin dan Agus sebagai sekretaris BumDes. Adanya BumDes ditengah-tengah penyaluran BLT-BBM, alih-alih untuk kearifan lokal.
Saat di mintai keterangan terkait pembagian BPNT oleh bumdes, Media sambangi ketua Bumdes H Awaludin didesa, ujarnya saya dengar ini kearifan lokal desa mekarahayu saja, karena awalnya adannya komplenan saat dikelola oleh agen terkait komoditi kurang bagus.
Salah satu penerima sebut saja (IM), menurutnya ‘kemarin pembagian hanya mendapatkan uang saja tidak dengan dengan komoditi’. Dan adapula yang menyebutkan bahwa KPM digiring untuk untuk berbelanja di BumDes.
Untuk penukaran kupon dari 5 komoditi dari BumDes, KPM tidak diberikan harga rincian barang berupa bon pembelanjaan, dari pengelola BumDes.
Tak hanya itu saja, diduga adanya pungutan dari BLT-BBM tersebut. Kenapa harus ada pungutan seperti itu, bukannya di dalam program bantuan tidak boleh mengambil hak KPM.
Dengan banyaknya keluhan-keluhan dari masyarakat, sebenarnya BumDes Mekarahayu ini menerapkan regulasi seperti apa??. Sampai-sampai muncul kembali penyaluran program dikelola oleh BumDes.
Tolong dengan sangat, para Pemerintah agar bisa bijak dalam program ini. Agar para KPM bisa mendapatkan sesuai dengan haknya.
Sebelum berita ini naik pihak. Media sempat menghubungi Kepala Desa Mekarahayu
H. IIP SARIPULOH, S.Sos. “Lewat WhatsApp bertujuan biar berita berimbang dari beberapa pihak untuk klarifikasi terkait bantuan BBM dan BPNT komoditi. Dari Kades tidak ada tanggapan.
(Pewarta: Abeng/RedBN)
