BALANCENEWS.ID, PANGANDARAN – Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Kabupaten Bandung resmi menggelar Rapat Kerja dan konsolidasi menyusul rangkaian acara sosialisasi kebijakan daerah. Kegiatan strategis ini menjadi momentum penting bagi para kepala desa dalam memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung, khususnya dalam menyambut persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak secara digital (e-voting).
Ketua APDESI Merah Putih Kabupaten Bandung yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Galih, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung di Pantai Indah Resort & Hotel Pangandaran, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
“Alhamdulillah, acara ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan saya sebagai Ketua APDESI yang baru dapat mengemban amanah, bersinergi, dan menjadi fasilitator bagi para kepala desa di Kabupaten Bandung periode 2026–2031 bersama Pemerintah Kabupaten Bandung,” ujar Galih.
Ia menambahkan, langkah awal kepengurusannya akan difokuskan pada penyusunan Rapat Kerja Cabang (Rakercab). Program kerja tersebut nantinya akan diselaraskan dengan arah kebijakan Bupati Bandung serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Selain itu, APDESI juga berkomitmen mengawal sosialisasi dan simulasi Pilkades digital di tingkat desa.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua APDESI Kabupaten Bandung, Rosiman, menegaskan bahwa APDESI Merah Putih siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Pihaknya berharap program pembangunan di desa masing-masing dapat berjalan optimal dan selaras dengan aspirasi masyarakat pada tahun 2027 mendatang.
Menanggapi pertanyaan awak media terkait potensi kendala teknis pada penerapan Pilkades digital, Rosiman memastikan bahwa infrastruktur jaringan dan perangkat tidak akan membebani keuangan desa. “Terkait jaringan, tidak menggunakan sistem Wi-Fi sembarangan, melainkan sudah disediakan secara khusus oleh pihak vendor. Harapannya, jangan sampai anggaran membengkak di Kabupaten Bandung, mengingat sistem digital ini sudah mulai diterapkan di berbagai daerah di Jawa Barat,” tuturnya.
Pemkab Bandung Siapkan Pilkades Digital Tiga Gelombang
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menggelar sosialisasi persiapan Pilkades digital serentak yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari pada 13–14 November 2026. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Bandung, Dr. H. M. Dadang Supriatna, S.Ip., M.Si. (KDS), jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), para camat, serta 270 kepala desa se-Kabupaten Bandung.
Dalam arahannya, Bupati KDS menegaskan bahwa penggunaan sistem digital dalam Pilkades bertujuan untuk menciptakan proses pemilihan yang lebih cepat, transparan, akuntabel, serta menjaga kerahasiaan pemilih secara ketat.
“Kerahasiaan setiap pemilih sangat dijaga. Tidak serta-merta ketika seseorang memilih calon A, pilihannya langsung terlihat. Alat pencoblosan ini sangat luar biasa dan dapat memangkas waktu; untuk 500 suara saja, prosesnya dapat selesai dalam kurun waktu sekitar dua jam,” tegas Bupati KDS.
Berdasarkan data DPMD, pelaksanaan Pilkades digital serentak di Kabupaten Bandung akan dibagi menjadi tiga gelombang:
Gelombang I (Tahun 2027): Mencakup 199 desa di 30 kecamatan.
Gelombang II (Tahun 2029): Mencakup 49 desa di 24 kecamatan.
Gelombang III (Tahun 2031): Mencakup 22 desa di 17 kecamatan.
Perangkat Pendukung Pilkades Digital
Pemkab Bandung juga telah menyiapkan standar perangkat keras dan sistem keamanan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang meliputi:
Perangkat Layar Sentuh (Tablet/Komputer): Diletakkan di dalam bilik suara bagi pemilih untuk melihat foto kandidat dan memberikan suara.
Mesin Pemindai (Barcode/QR Code Scanner): Memindai kode QR pada surat panggilan atau kartu akses pemilih untuk mengaktifkan surat suara digital.
Printer Struk (Thermal Printer) & Kotak Penyimpanan: Mencetak tanda bukti fisik (struk) setelah pemilih mengonfirmasi pilihannya untuk keperluan audit.
Perangkat Verifikasi Pendaftaran: Digunakan petugas di meja registrasi untuk memeriksa data pemilih melalui NIK dan e-KTP.
Sistem Offline Terintegrasi: Berdasarkan rekomendasi Dinas PMD Provinsi Jawa Barat, perangkat dirancang tetap aman menyimpan data suara secara lokal tanpa bergantung penuh pada jaringan internet terbuka guna memitigasi gangguan teknis.
Melalui langkah transformatif ini, Pemkab Bandung bersama APDESI optimis pelaksanaan demokrasi di tingkat desa akan semakin berkualitas, akurat, dan tepercaya.
Pewarta : AAbeng






