BALANCENEWS.ID, BANDUNG — Proyek perombakan dan perbaikan pos keamanan Rukun Warga (RW) di wilayah Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, menuai sorotan tajam dari masyarakat dan awak media. Pengerjaan fisik fasilitas publik tersebut diduga sarat akan kejanggalan serta indikasi penyusutan anggaran yang sengaja ditutupi demi meraup keuntungan pribadi.
Berdasarkan pantauan langsung di lokasi proyek, pengerjaan renovasi pos keamanan RW tersebut dilakukan secara tertutup tanpa mengindahkan asas transparansi publik. Kejanggalan paling mencolok terlihat dari ketiadaan papan informasi proyek di area pengerjaan. Padahal, papan informasi wajib dipasang sebagai bentuk akuntabilitas yang memuat rincian volume pekerjaan, spesifikasi bahan baku material, sumber dana, hingga besaran total anggaran yang telah ditetapkan.
Ketiadaan informasi terbuka ini memicu dugaan kuat adanya pengurangan spesifikasi material serta penyusutan alokasi dana dari pagu anggaran yang semestinya. Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar di tengah warga setempat mengenai kesesuaian kualitas bangunan dengan anggaran yang telah dikucurkan oleh pemerintah.
Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh awak media di lapangan guna meminta penjelasan terkait sumber anggaran dan detail teknis pengerjaan justru menemui jalan buntu. Pihak terkait di lokasi proyek enggan memberikan keterangan rinci dan hanya melontarkan jawaban singkat bahwa mereka tidak mengetahui perihal rincian anggaran maupun teknis proyek tersebut.
Sikap tertutup dan minimnya penjelasan dari pihak pelaksana semakin menguatkan dugaan bahwa proyek ini sengaja dikerjakan tanpa pengawasan publik yang memadai. Padahal, keterbukaan informasi publik merupakan hak masyarakat yang dijamin oleh undang-undang, terutama menyangkut penggunaan anggaran negara atau daerah untuk pembangunan fasilitas lingkungan.
Menyikapi kondisi tersebut, awak media menegaskan akan terus mengawal dan memantau perkembangan pengerjaan proyek pos keamanan RW di Kelurahan Palasari ini. Pemantauan berkelanjutan akan dilakukan hingga pihak penyelenggara maupun instansi terkait memberikan kejelasan yang konkret, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan besaran anggaran yang telah dikucurkan oleh pemerintah.
Tim lipsus BN : Soeryana





