BALANCENEWS || PAMEUNGPEUK, KAB BANDUNG – Diduga akibat lemah pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta UPTD Sapras Banjaran Pekerjaan pembangunan kirmir Jembatan Cibintinu di Desa Bojongmanggu, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, menuai sorotan publik.
Proyek yang sudah berjalan sekitar dua minggu tersebut di sinyalir minim transparansi dan terkesan di kerjakan secara asal-asalan tanpa pengawasan dari karyawan UPTD Sapras Banjaran .
Berdasarkan pantauan awak media di lokasi proyek pada Kamis (24/9/2026), tidak terlihat adanya papan informasi poyek yang terpasang. Menurut keterangan pelaksana proyek, Herdi, papan informasi tersebut sempat di pasang pada awal pengerjaan, namun kemudian di bongkar kembali.
Tidak adanya papan informasi proyek membuka celah dugaan korupsi karena Tidak Adanya Papan Informasi Proyek, di Duga Anggaran untuk kegiatan tersebut menutupi transparansi anggaran publik.
Menghambat Pengawasan:
Masyarakat dan media kesulitan memantau kesesuaian anggaran dengan hasil fisik di lapangan.
Potensi Mark-Up:
Tanpa rincian nilai anggaran yang terbuka, oknum bisa melakukan pengurangan spesifikasi bahan atau penggelembungan dana (mark-up).
Selain ketidakjelasan transparansi anggaran dan sumber dana, pelaksanaan proyek ini juga di sinyalir mengabaikan keselamatan kerja.
Kurang lebih 11 pekerja di lapangan terlihat tidak di lengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Tak hanya itu, temuan di lapangan juga mengungkapkan bahwa pengadaan bahan material bangunan di peroleh dengan cara mengutang dulu dari toko material Panin Jaya terang pelaksana di lapangan.
Pelaksana beralasan kehabisan dana akibat terpaksa mengalokasikan sejumlah uang untuk kebutuhan koordinasi dugaan di jadikan ajang bancakan, Tutur Pelaksana.
Kondisi ini menimbulkan keprihatinan warga dan berbagai pihak terkait. Pemerintah daerah serta instansi berwenang di harapkan segera turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proyek pembangunan kirmir tersebut guna memastikan kesesuaian prosedur serta kualitas bangunan.
Penulis : Beng/BN
