Balancenews, Kabupaten Bandung — Di penghujung tahun 2021 ini Bupati Bandung Dadang Supriatna, beberapa waktu lalu menyerahkan bantuan 270 unit motor NMax untuk Kendaraan Operasional Kepala Desa. Bupati Berharap kendaraan ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kinerja Kepala Desa dan dekat dengan masyarakatnya.
Tak hanya diberikan kendaraan operasional, para kepala desa itu pun dikabarkan akan melakukan study banding ke pulau Dewata Bali. Hal itupun dibenarkan oleh Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Dedi M Bram saat dikonfirmasi oleh awak media pada Kamis (16/12/2021).
Menurut keterangan beberapa kepala desa yang ditemui Balancenews.com mengungkapkan, di tahun anggaran 2021 ini pemerintah desa mendapatkan kucuran dana dari APBD tambahan senilai Rp.94 juta lebih. Anggaran tersebut diperuntukan untuk Kendaraan operasional, ATK seperti mesin fotocopy dan lainya serta untuk biaya study Banding ke Bali.
Adanya perhatian dari pemerintah daerah pada para kepala desa, tentunya disambut gembira oleh para kepala desa. Karena selain mendapatkan motor operasional, merekapun akan study banding sembari berwisata di pulau Dewata Bali.
Namun, diantara mereka desa ada saja kepala desa yang kurang merespon kebijakan tersebut dan untuk mengikuti program DPMPD hanya mewakilkannya pada aparat. Bahkan ada Kepala Desa yang anggaran ADPD nya belum cair, merasa kebingungan karena biaya study banding senilai Rp.9 juta harus segera di transfer ke rekening perusahaan travel.
Menyoroti adanya kebijakan pemerintah daerah terkait anggaran tambahan untuk kendaraan operasional, ATK dan study banding ke Bali, salah satu tokoh masyarakat, Lili Muslihat mengatakan bahwa memang tugas para pemimpin dimanapun termasuk kepala desa (Kades) yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya.
Namun demikian, Ujar Lili, kebijakan ini akan memicu munculnya kecemburuan dan kebencian dari pada kepada desa yang tidak punya prestasi. Terlebih kepala desa yang melakukan dugaan korupsi.
“Tugas para pemimpin dimanapun termasuk kepala desa yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya. Kebijakan ini akan memunculkan kecemburuan dan kebencian dari rakyat lebih lebih pada kepada kades yang tidak punya prestasi. Apalagi yang korup, “Kata dia melalui WhastApp, Kamis (16/12/2021) malam.
Tokoh Kabupaten Bandung yang dikenal cukup kritis ini meminta pada pemerintah daerah untuk melihat keadaan rakyat sekarang seperti apa? Menurutnya banyak rakyat miskin yang susah bahkan sedang sakit ditengah pandemi yang belum berakhir.
Liat.. liat… liat.. keadaan rakyat sekarang seperti apa? sudah miskin, susah lagi. bahkan banyak yang sedang sakit ditengah wabah corona, “Tanda Lili dengan menyebut kala liat tiga kali.
Ia pun menilai, keberangkatan 270 para kepala desa ke Bali dengan dalih study banding seperti sebuah pesta. Untuk itu Lili berharap adanya tanggapan dari para wakil rakyat, tokoh lainnya seperti para alim ulama dan mempertanyakan apakah tindakan bupati itu tepat tidak.
“Ah.. ko pesta… apa tidak tau keaadaan rakyat sekarang bagaimana? mana tanggapan wakil rakyat coba apa tindakan bupati tepat atau tidak? “Cetusnya.
“Ini adalah kesalahan yang pernah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya yang terkesan ada tujuan untuk membesarkan partai pengusung bupati, Tambah Lili Muslihat.
Lili berharap, bukan hanya oleh media rakyat yang harus turun semua pihak pun harus melakukan kajian terkait kebijakan ini.
Sementara itu, tokoh lainnya yang namanya tak mau disebut, terkait adanya agenda study banding ke pulau dewata bali menurutnya bukan hanya kali ini saja. Yang dia ketahui, sebelumnya juga yakni di tahun 2019 pernah ada kepala desa yang study banding ke kabupaten badung Bali, namun yang study banding ini merupakan para kepala desa yang berprestasi yakni ada 26 kepela desa.
Kata dia, meskipun Pemerintah Pusat resmi mengumumkan bahwa penerapan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia selama Natal dan Tahun Baru batal dilaksanakan, tapi jangan dipakai kesempatan karena akan menimbulkan preseden buruk dan akan dicontoh oleh masyarakat.
Ia pun menjelaskan, meski PPKM Level 3 dibatalkan, pemerintah tetap melakukan berbagai pembatasan. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 selama setelah tidak berlakunya PPKM Level 3 Nataru.
“PPKM Level 3 memang dibatalkan, namun kan disisi lain pemerintah juga akan melarang semua jenis perayaan tahun baru di hotel, pusat perbelanjaan, mal, tempat wisata, dan tempat keramaian umum lainnya, “Terang dia.
Dalam aturan itu, tempat wisata kan hanya diizinkan dengan kapasitas maksimal 75 persen dengan kategori hijau di aplikasi Peduli Lindungi, Sedangkan untuk acara sosial budaya, kerumunan masyarakat yang diizinkan berjumlah maksimal 50 orang “tambahnya.
Pria yang merupakan akademisi ini mengatakan hal demikian, karena dia memperkirakan, disela – sela study banding mungkin akan banyak para kepala desa yang memanfaatkan situasi untuk sekalian berwisata di pulau yang eksotik ini.
Ditanya terkait anggaran, menurtunya itu sah sah saja seorang Bupati mengeluarkan kebijakan selama tidak menyimpang dari aturan dan dikelola secara transparan dan akuntabel.
Red: blcn , GO
