BALANCENEWS || KABUPATEN BANDUNG – Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Sekolah Menengah Atas di SMA Majalaya Putra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, kini tengah menjadi sorotan publik.
Proyek bernilai miliaran rupiah tersebut di duga minim pengawasan serta berpotensi tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
Berdasarkan penelusuran dan konfirmasi awak media pada Kamis, 13 Agustus 2026, jajaran pimpinan sekolah tidak berada di tempat untuk dimintai keterangan. Kepala SMA Majalaya Putra, Sri Mulyati, S.Pd., beserta Wakil Kepala Sekolah, Dani, sedang tidak ada di sekolah.
Hal ini di benarkan oleh salah seorang guru yang saat itu sedang bertugas.
Guru tersebut juga memberikan keterangan bahwa selama masa pembangunan berlangsung, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) siswa di alihkan sementara. Ke SDN Pasar Tenggah agar tidak mengganggu proses konstruksi dan menjaga keselamatan siswa.
Merujuk pada papan informasi proyek yang terpasang merupakan revitalisasi yang mencakup rehabilitasi 5 ruang kelas serta pembangunan Laboratorium STEM. Dan ruang kelas baru, proyek yang di kerjakan selama 180 hari kalender sejak 29 Juni 2026 ini menelan anggaran sebesar Rp1.799.433.000,- yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026.
Sayangnya, besaran anggaran tersebut di duga tidak di imbangi dengan sistem manajerial dan pengawasan lapangan yang baik. Agus, yang di ketahui bertindak sebagai pengawas pekerjaan, tidak dapati berada di lokasi untuk memantau kesesuaian spesifikasi (spek) bangunan.
Berdasarkan pengakuan dari salah satu pekerja di lokasi, pengawas tersebut hanya datang sebentar pada pagi hari.
Lebih lanjut, awak media juga menyoroti tidak adanya direksi kit di area proyek. Padahal, keberadaan direksi kit sangat vital dalam sebuah proyek konstruksi berskala besar.
Fasilitas tersebut berfungsi sebagai pusat administrasi, tempat rapat, ruang koordinasi lapangan, tempat penyimpanan dokumen dan material penting, serta posko utama. Apabila terdapat tamu atau tim inspeksi dari luar yang berkunjung.
Kondisi proyek yang terkesan carut-marut ini memicu reaksi dan kecurigaan dari warga sekitar.
Beberapa tokoh masyarakat yang menolak di sebutkan namanya mengungkapkan adanya dugaan bahwa pekerjaan konstruksi tersebut telah di borongkan kepada pihak ketiga. Dan disubkontrakkan kembali, praktik ini sering kali di khawatirkan dapat menurunkan kualitas bangunan karena adanya pemotongan margin anggaran di setiap lapisan kontraktor.
Menanggapi berbagai kejanggalan ini, masyarakat setempat mendesak aparat pengawas internal pemerintah, khususnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk segera turun ke lapangan.
Warga berharap, BPK dapat melakukan audit fisik dan keuangan secara menyeluruh guna memastikan tidak ada penyimpangan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Serta memastikan struktur bangunan yang didirikan kelak aman dan sesuai spesifikasi demi menunjang pendidikan generasi muda di Majalaya.
Pewarta : AAbeng
Red-BLCN
