Kabupaten Bandung, Balancenews– Kurangnya ketersediaan air saat ini seringkali menjadi salah satu sumber masalah bagi masyarakat hampir di seluruh Kabupaten Bandung.
Perbedaan kondisi morfologi, geologi, hidrologi, kondisi curah hujan dan meningkatnya kebutuhan air yang tidak berimbang dengan ketersediaan air yang semakin menurun setiap tahunnya menjadi kendala pemenuhan kebutuhan air terutama untuk sektor domestik dan pertanian.
Pembangunan sumur bor di Desa Jagabaya sebab ingin memastikan program aspirasi pembangunan sumur bor berjalan mangkrak atau tertunda. Salah satu pengeboran air bersih ini, berada di Kp.Salajami RT 04 RW 12 Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung. Menurut masyarakat pengerjaan yang sudah berjalan 1bulan ini terhenti karenanya menunggu cor-an kering dan tidak adanya besi untuk melakukan pembangunan ini.
Menurut RW 12 Syarif, menjelaskan bahwa di RT 04 ini ada 38 KK. Kedalaman sumur bor tersebut sekitar 70m dan WM 38, selama pengerjaan bor dirinya tidak melihat terpasangnya papan informasi, jadi dirinya tidak mengetahui anggaran tersebut dari mana. Tetapi menurut pelaksana lapangan Hadi, dari sosialisasinya bahwa pengeboran ini anggaran dari “ASPIRASI”. Pengeboran ini adalah pelimpahan dari Pasirlanjung, karena disana sudah ada sumur dalam jadi dipindahkan kesini. Ucap Syarif
Disayangkan, tanah yang dihibahkan untuk pengeboran tersebut belum selesai pelimpahan nya atau belum resmi meskipun ahli waris sudah menyetujui nya. Karena pemilik tanah tersebut, sudah wafat sebelum selesainya pengeboran.
Proyek pembangunan fisik Pemerintah tanpa papan nama, rawan korupsi. Karenanya, diminta untuk setiap pekerjaan yang menggunakan uang Negara harus dipasang papan nama proyek.
Kewajiban memasang papan proyek tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Regulasi ini mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek.
“Sesuai aturan, seharusnya saat mulai dikerjakan harus dipasang papan nama proyek. Supaya masyarakat mengetahui jumlah anggaran dan bisa ikut serta mengawasinya.
“Isi papan proyek, diantaranya memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pengerjaan proyek.
Tidak terpasangnya papan proyek pada sejumlah proyek itu bukan hanya bertentangan dengan Perpres. Tapi juga tidak sesuai dengan transparansi yang dituangkan pemerintah dalam Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.
Dimohon APH, Inspektorat dan Dinas terkait, agar bisa menindaklanjuti pekerjaan bor sumur yang berada di Desa Jagabaya.
Reportee: A suhendar
Redaktur: Oktapiana
