
BALANCENEWS, BANJARAN – Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di SMP Dua Mei Banjaran menuai sorotan publik. Pasalnya, dalam investigasi yang dilakukan pada Selasa (17/11/2026), ditemukan dugaan minimnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta kesimpangsiuran informasi terkait sistem pengerjaan proyek dari para pemangku kebijakan di sekolah tersebut.
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, kegiatan ini merupakan program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, dengan rincian sebagai berikut:
Nama Kegiatan: Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan
Nama Sekolah: SMP Dua Mei Banjaran
Pelaksana: P2SP
Waktu Pelaksanaan: 84 hari kalender (4 November 2026 s.d. 27 Januari 2027)
Sumber Dana: APBN Tahun Anggaran 2026
Jumlah Dana Bantuan: Rp532.701.000,00
K3 Dinilai Nihil di Lapangan
Dalam pantauan dan investigasi di lapangan, awak media mendapati para pekerja mengabaikan standar operasional prosedur (SOP) keselamatan kerja. Atribut dasar K3, seperti penggunaan alat pelindung diri (APD) berupa helm pengaman, rompi, dan sepatu keselamatan (safety shoes), tampak tidak digunakan. Kondisi ini memicu kekhawatiran terhadap keselamatan para pekerja pada proyek bernilai ratusan juta rupiah tersebut.
Perbedaan Keterangan Pejabat Sekolah dan Yayasan
Selain persoalan K3, ketidaksinkronan pengelolaan program ini terlihat jelas dari kontradiksi keterangan yang diberikan oleh pihak yayasan dan pengelola sekolah saat dimintai konfirmasi oleh awak media.
Ketua Yayasan, Maman (61), memberikan pernyataan bahwa proyek tersebut menggunakan sistem “terima kunci” dan bukan swakelola. Namun, keterangan tersebut berbeda dengan penjelasan yang disampaikan oleh pihak Kepala Sekolah. Selain itu, menyinggung kebijakan dalam nota kesepahaman (MoU), pembangunan tersebut seharusnya diperuntukkan bagi dua ruang kelas, tetapi karena adanya kelebihan anggaran, Maman mengaku menjadikannya tiga ruang kelas akibat lemahnya pengawasan dari dinas terkait.
Tidak berhenti di situ, saat dikonfirmasi lebih lanjut oleh awak media, Rika Rokayah, S.Ag., selaku Tim Penanggung Jawab, memberikan keterangan lain yang menyatakan bahwa program revitalisasi tersebut dikerjakan secara swakelola.
Perbedaan pernyataan yang saling bertolak belakang dari para unsur pimpinan dan penanggung jawab ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik. Ketidakjelasan mekanisme pelaksanaan tersebut dikhawatirkan dapat membuka celah penyalahgunaan wewenang serta menurunkan kualitas hasil pembangunan fasilitas pendidikan.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada pihak-pihak terkait, termasuk dinas pembina dan instansi pengawas, agar transparansi serta akuntabilitas penggunaan dana APBN senilai lebih dari Rp532 juta ini dapat ditegakkan demi keselamatan pekerja dan mutu bangunan sekolah.
Pewarta: AAbeng





