Kabupaten Bandung, BalanceNews– Program kegiatan rumah tidak layak huni ( RUTILAHU ) Desa Baros Kecamatan Arjasari sumber anggaran dari APBD yang mana dari Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Banprov Jabar) Rp. 17.500.000,- per rumah, mulai tercium dengan adanya bukti kejanggalan dari nota hasil belanja di salah satu toko material bahan bangunan dan pengurangan HOK.
Menanggapi hal tersebut, media Balancenews meninjau kelapangan terkait adanya nota pembelanjaan rutilahu dan konfirmasi kepada KPM, apakah benar terjadi seperti hal tersebut. Senin (13/12/2021)
Sementara itu di tempat terpisah, salah satu KPM Dede RT 02 RW 05 berterimakasih atas bantuan yang telah diberikan, tetapi dalam proses pembelanjaan ke salah satu toko material dirinya menyebutkan bahwa bon pembelian pun tidak menggunakan harga dan tidak tahu anggaran bantuan ini dari mana dan hanya tahu dari desa saja.
Awal pertama pemberitahuan disosialisasikan oleh pihak desa, bahwa dirinya mendapatkan bantuan. Tetapi untuk sejauh ini pengerjaan rumah sudah hampir rampung, karena terkendala oleh anggaran dan cuaca. Terkait HOK pun hanya diberikan Rp.500.000,- padahal diberitahu oleh pihak desa Rp. 700.000,- dan ADM sebesar Rp. 300.000,-
Hal serupa dirasakan KPM Ibu Entang RT 02/05 yang mana dirinya berterimakasih atas bantuan yang didapat. Walaupun sempat mangkrak karena terganjal dengan anggaran, dirinya menjelaskan terkait HOK dikasih pihak desa sebesar Rp. 750.000,- Tetapi sekarang sudah mulai berjalan lagi, meskipun nambah anggaran pribadi agar cepat selesai.
Disinyalir ada kejanggalan administrasi antara panitia pelaksana dan pihak toko bangunan material, karena nota pembelian yang diberikan tidak mencantumkan harga.
Diduga dalam prakteknya, para pelaksana rutilahu juga ikut berperan dan bermain-main anggaran dalam pembelanjaan bahan bangunan toko material, diduga ada kepentingan untuk segelintir orang yang ingin mengambil keuntungan dari program rutilahu seperti yang ada di nota belanja.
“Karena kerentanan penyelewengan anggaran tersebut bisa saja terjadi dengan berbagai cara. Cara yang paling rentan adalah bila ada oknum bekerjasama dengan Perusahaan pengadaan barang material bangunan dalam memanipulasi anggaran pembelanjaan”.
Sebagai Kasi Kesejahteraan Supriyono, menjelaskan bahwa memang di Desa Baros ini mendapatkan program RTLH yang mana secara regulasinya desa hanya mengawasi. Untuk pengawas dilapangan yaitu LPMD Yanto, tetapi dirinya susah sekali dihubungi.
“Menurutnya dengan anggaran Rp. 17.500.000,- dipotong HOK Rp.700.000,- dan ADM sebesar Rp. 300.000,- dan sisa untuk bahan materialnya Rp.16.500.000,- Untuk RTLH ini bisa disebut 100% apabila “Aladin” (atap, lantai, dinding) sudah diterapkan. Tetapi dari laporan Yanto sebagai LPMD sudah masuk SPJ dan LPJ nya ke desa. Ucap Supriyono
Adapun penjelasan Rina pemilik TB AMWAL, bahwa memang benar program RTLH di Desa Baros sebanyak 50 unit rumah dari BANPROV. mengambil barang material dari sini. Anggaran nya Rp.16.500.000,- per rumah. Untuk selebihnya saya tidak tahu, hanya pihak desa memberikan rincian bahan material yang dibutuhkan oleh para KPM.
Karena susahnya dihubungi, untuk konfirmasi dan klarifikasi Yanto sebagai ketua LPMD oleh media Balancenews, maka berita ini dilayangkan.
Reporter: LIPSUS_BLCN
Redaktur: Heni, G O
